Cianjur,Jabar Liputan-6plus.com
Jaringan Intelektual Muda (JIM) kembali menggelar aksi lanjutan yang sebelumnya tertunda di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Cianjur, Selasa (21/1/2025).
Aksi ini digelar terkait dengan ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Sukaluyu. Salah satu tuntutan utama yang disampaikan oleh Jim adalah penyelesaian masalah terkait PTSL di Desa Sukaluyu yang hingga kini belum mendapat penanganan yang memadai.
“Selain itu, kami juga mendesak agar tindakan tegas diambil terhadap praktik penimbunan sertifikat yang dilakukan oleh oknum pejabat BPN ATR dan pejabat Desa Sukaluyu,” kata koordinator JIM, Alief Irvan.
Namun, saat para demonstran tiba di Kantor ATR BPN, diketahui bahwa seluruh staf kantor tidak berada di tempat tanpa alasan yang jelas. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan demonstran, yang merasa aspirasinya tidak dihargai.
Alief Irfan menyatakan bahwa pihaknya meminta penjelasan mengenai masalah yang terjadi di ATR BPN Cianjur, mengingat adanya bukti ketidaksesuaian lokasi tanah yang tercatat di satelit dengan kondisi yang sebenarnya.
“Kami menegaskan bahwa jika pihak ATR/BPN tidak mau bertemu dengan warga untuk memberikan penjelasan terkait masalah ini, maka akan membawa masalah tersebut ke kantor wilayah Jawa Barat,” ujarnya.
Alief juga menyatakan bahwa dalam aksi tersebut, JIM mendesak ATR/BPN untuk segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap oknum-oknum yang terlibat dan memastikan adanya transparansi dalam pelaksanaan program PTSL.
“Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi internal untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam prosedur, serta dilakukannya sosialisasi dan pelatihan ulang bagi pejabat desa agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya,” tuturnya.
Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, Alief menekankan bahwa pejabat yang terlibat sebaiknya segera mengundurkan diri dengan kesadaran penuh. Menurutnya, tindakan ATR/BPN yang enggan bertemu dengan demonstran mencerminkan kurangnya profesionalisme di dalam lembaga tersebut, yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
“Kondisi ini jelas menunjukkan adanya upaya untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul, yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak mendapatkan hak-hak mereka,” tukasnya.
Cep Awan
