Cianjur,Liputan-6plus.com
Ada satu kisah dari Kayong Utara, Kalimantan Barat, yang patut kita renungkan bersama. Seorang petani bernama Muslianto menanam ribuan pohon pisang di kebunnya. Dulu, harga pisang yang ia panen cuma cukup untuk beli bensin motor. Tapi sekarang, ia bisa beli motor secara tunai, tanpa cicilan. Bukan karena tiba-tiba jadi konglomerat, tapi karena hasil panennya diserap langsung oleh dapur-dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Dari 2.000 pohon pisang, Muslianto bisa panen hingga 800 sisir per minggu. Dan sebagian besar langsung diborong untuk makanan anak-anak sekolah.
Program MBG ini memang dirancang untuk memperbaiki gizi siswa sekolah. Tapi siapa sangka, efeknya justru melampaui itu. Ia membuka pintu rezeki baru bagi petani lokal. Sekolah-sekolah yang menjadi target program ini membutuhkan bahan pangan segar, seperti buah, sayur, beras, telur, dan salah satu yang paling banyak diserap adalah pisang. Pisang yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi komoditas bernilai karena adanya kepastian pasar. Harga pisang naik, permintaan stabil, dan petani seperti Muslianto tak lagi menjual murah ke tengkulak. Ia kini menjadi bagian dari rantai pasok negara.
Kisah ini semestinya membuat kita bertanya, kalau memang sebesar itu dampak dari satu program yang sederhana, kenapa tidak dari dulu pemerintah menggandeng rakyat kecil secara nyata?
Sebab kenyataannya, selama puluhan tahun, yang kita lihat adalah kebijakan yang lebih banyak mengandalkan skema top-down, seperti bantuan langsung tunai, subsidi temporer, proyek-proyek musiman, bansos menjelang pemilu. Semuanya datang dari atas, dengan asumsi rakyat selalu dalam posisi menunggu dan menerima. Jarang sekali kita melihat rakyat, terutama petani dan pelaku UMKM, dilibatkan dalam rantai pasok negara secara struktural dan berkelanjutan.
Padahal, potensi itu ada. Buktinya sudah tampak lewat MBG. Ketika negara serius menciptakan permintaan dan menyerap hasil produksi rakyat, maka ekonomi kerakyatan bisa hidup. Rakyat kecil tak butuh belas kasihan. Mereka butuh sistem yang adil, pasar yang jelas, dan kerja sama yang sehat.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ongkos usaha pertanian di Indonesia sebagian besar habis untuk sewa lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Margin keuntungan yang tersisa sangat tipis. Lebih parah lagi, petani jarang sekali mendapat akses langsung ke pasar. Mereka menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga rendah, lalu tengkulak yang menjualnya dengan harga lebih tinggi ke pengepul, dan seterusnya. Dalam sistem seperti ini, petani bekerja keras, tapi keuntungannya dimakan rantai distribusi.
Bayangkan jika sejak dulu pemerintah membentuk sistem yang memotong rantai distribusi itu, lalu membeli langsung dari petani untuk kebutuhan negara, bukan hanya untuk MBG, tapi juga untuk konsumsi kantor pemerintah, rumah sakit, dapur umum, hingga kegiatan sosial. Bukankah ini akan menciptakan ekosistem yang saling menguatkan?
Program seperti Bela Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebenarnya sudah ada. Konsepnya adalah memudahkan UMKM menjadi penyedia barang/jasa untuk kebutuhan pemerintah. Tapi dalam praktiknya, banyak UMKM kesulitan menembus sistem e-katalog karena birokrasi yang rumit, persyaratan administrasi yang tinggi, hingga tidak adanya pendampingan teknis. Akibatnya, hanya sebagian kecil UMKM yang bisa ikut serta, sementara mayoritas tetap terpinggirkan.
Bahkan menurut studi dari LPEM FEB UI tahun 2022, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia hanya sekitar 15 persen, dan yang masuk ke rantai pasok formal tidak sampai 20 persen. Padahal jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit. Artinya, sebagian besar dari mereka masih bertahan hidup di luar sistem formal. Mereka berjualan sendiri, produksi sendiri, kirim sendiri, tanpa perlindungan, tanpa kepastian pasar.
Hal ini menunjukkan satu masalah besar, negara belum sungguh-sungguh menjadikan rakyat kecil sebagai mitra. UMKM dan petani masih dipandang sebagai kelompok yang harus dibantu, bukan sebagai elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
Sekarang mari kita bayangkan, bagaimana jika paradigma itu diubah? Bagaimana jika dari dulu pemerintah berpikir bahwa membeli produk petani bukanlah bantuan sosial, tapi investasi gizi dan ekonomi? Bahwa membeli dari UMKM bukanlah dukungan, tapi strategi penguatan ekonomi nasional? Bahwa kolaborasi dengan rakyat kecil bukanlah sekadar urusan CSR atau program pendampingan, tapi bagian dari sistem ekonomi yang adil?
Dengan pola pikir seperti itu, mungkin saat ini bukan hanya Muslianto yang bisa beli motor tanpa cicilan. Mungkin jutaan petani, pedagang kecil, dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia bisa mengangkat derajat ekonominya hanya dari hasil kerja keras yang selama ini diremehkan.
Karena sejujurnya, kita tidak sedang kekurangan petani yang rajin atau pelaku usaha yang gigih. Yang kita kekurangan adalah negara yang benar-benar berpihak. Kita terlalu sering melihat program yang bagus di atas kertas, tapi mandek di lapangan. Terlalu banyak anggaran yang dihabiskan untuk studi kelayakan, seminar, dan pertemuan, tapi lupa bahwa dapur rakyat butuh asap, bukan slide presentasi.
Program MBG telah menunjukkan jalan. Ia bukan proyek bantuan. Ia bukan program populis. Ia hanya sistem yang bekerja dengan logika sederhana, sekolah butuh makan, petani butuh pembeli, negara di tengah-tengahnya. Hasilnya? Anak-anak lebih sehat, petani lebih sejahtera. Ini win-win solution tanpa perlu janji manis.
Jika program ini diperluas dan direplikasi di sektor lain, misalnya dengan program serupa untuk sayur, telur, beras, ikan, dan lainnya, maka potensi dampaknya jauh lebih besar. Bayangkan jika setiap daerah mewajibkan 50 persen kebutuhan konsumsi publik dibeli dari produsen lokal. Bayangkan jika rumah sakit daerah membeli semua kebutuhan buah dari koperasi petani di sekitarnya. Bayangkan jika setiap pelatihan ASN disuplai makanan dari UMKM binaan daerah.
Bukan hal mustahil. Negara-negara maju telah melakukannya. Di Jepang, misalnya, program Shokuiku (edukasi makanan) melibatkan sekolah dalam pembelian langsung dari petani lokal untuk menu makan siang. Di Korea Selatan, pemerintah daerah bekerja sama dengan koperasi petani untuk suplai makanan sekolah. Hasilnya bukan hanya gizi anak yang terjaga, tapi juga petani lokal yang mendapatkan kepastian pasar. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak?
Selama ini kita terbiasa menyebut rakyat kecil itu sengsara. Tapi apa itu sebenarnya sengsara? Apakah itu sekadar tidak punya uang? Tidak juga. Sengsara adalah ketika seseorang bekerja keras dari subuh sampai malam, tapi tetap miskin karena sistem tidak adil. Sengsara adalah saat kamu jujur tapi tetap kalah oleh yang bermain curang. Sengsara adalah ketika motor impian harus dicicil 4 tahun, padahal pisang yang kamu jual cukup untuk membelinya kalau saja negara membelinya dengan harga pantas. Sengsara itu bukan takdir. Ia adalah hasil dari desain kebijakan yang gagal melihat potensi rakyatnya sendiri.
Kita tak perlu menunggu revolusi. Kita hanya butuh komitmen. Jika program seperti MBG bisa membuat satu petani tersenyum karena bisa beli motor tanpa kredit, maka bayangkan jika semangat serupa dijadikan prinsip dasar pembangunan nasional. Negara tak perlu memberi uang. Cukup hadir sebagai pembeli jujur, mitra adil, dan fasilitator yang tidak membebani.
Karena sesungguhnya, cita-cita rakyat kecil itu sederhana, makan cukup, anak sekolah, rumah nyaman, dan kalau bisa, motor baru yang dibeli bukan dengan cicilan, tapi dari hasil panen sendiri. Itu bukan mimpi. Itu hanya butuh negara yang benar-benar kerja sama, bukan kerja sambil berharap pamrih.
#ceritabisnis#Duy
