Cianjur,Jabar Liputan-6plus.com
Baharkan Mabes Polri bekerjasama sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menjalankan program ketahanan pangan. Salah satu komoditas yang akan menjadi percontohan ialah jagung.
Kabaharman Polri Konjen Fadil Imran, mengatakan Asta Cita pemerintah soal ketahanan pangan tidak hanya tanggungjawab pemerintah atau sektor pertanian, tetapi perlu keterlibatan semua pihak.
“Maka dari itu Polri hadir dengan memanfaatkan lahan untuk mendongkrak pertanian agar terwujudnya ketahanan pangan,” kata dia usai Rakernis Baharkam Polri di kawasan Ciloto Puncak, Cianjur, Rabu (18/12/2024).
Menurut dia, salah satu komoditas yang akan dikembangkan untuk proyek percontohan ialah tanaman pangan jenis jagung.
“Jenis tanaman pangan yang jadi percontohan itu jagung. T-teman di Baharkam, hingga ke Polda, dan Polres diberi pembekalan-pembekalan dari awal tanam sampai panen,” kata dia
“Bahkan nanti juga akan dibawa langsung ke lapangan untuk melihat lahan pangan jagung di Desa Jamali Kecamatan Mande Cianjur,” tambahnya.
Menurut dia, dari hasil pembekalan tersebut nantinya akan direplika atau diterapkan di daerahnya masing-masing.
“Nanti temen-temen akan diskusi dan belajar, kemudian direplikasi di daerahnya masing-masing,” kata dia.
Dia menyebut lahan yang akan dimanfaatkan ialah lahan yang kurang produktif, diantaranya lahan perkebunan.
“Jadi seperti yang disampaikan Menteri Pertanian tadi, jagung ini bisa ditanam dimana saja. Termasuk di lahan-lahan perkebunan, bisa diantara kebun karet atau perkebunan lain,” kata dia.
Sementara itu, Andi Amran Sulaiman, mengatakan keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan kolaborasi yang luar biasa.
“Ini kolaborasi luar biasa, kami terimakasih. Kami juga berharap Polri dalam fokus pendampingan ketahanan pangan,” kata dia.
Dia berharap dengan kolaborasi ini juga ada pengawasan ketat untuk pendistribusian pupuk hingga bantuan alat untuk para petani, sehingga tidak ada lagi kasus pupuk palsu ataupun penyalahgunaan bantuan.
“Kami minta diawasi pendistribusian dan hal lainnya, karena yang dirugikan ialah pada petani,” kata dia.
Senada, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, mengatakan alokasi dana desa untuk sektor ketahanan pangan di tahun 2025 akan ditingkatkan sehingga perlu pengawasan.
“Kami harap ada pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Sebab dana tersebut akan berdampak besar ke depan untuk ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Yudi Farrell
